 |
| Patung Liberty. [Foto: Pixabay/Filip Filipović] |
ZONA PIRASI - Seorang anggota Parlemen Prancis, Raphael Glucksmann, mendesak Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan Patung Liberty.
Pernyataan ini disampaikan Raphael dalam konvensi partai Place Publique pada Minggu (16/3), sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai simbolik dari patung tersebut.
Patung Liberty sendiri merupakan hadiah dari Prancis kepada AS untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan AS.
Patung setinggi 93 meter yang dirancang oleh Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel, melambangkan kebebasan dan menjadi mercusuar bagi para imigran yang mencari kehidupan lebih baik.
Namun, menurut Raphael, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump saat ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam monumen tersebut.
Dalam pidatonya, Raphael dengan tegas mengkritik kebijakan Trump, termasuk keputusan AS untuk tidak aktif dalam upaya menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.
"Kami akan mengatakan kepada orang Amerika yang memilih untuk berpihak kepada tiran, kepada mereka yang memecat para peneliti karena menuntut kebebasan ilmiah: Kembalikan Patung Liberty," serunya, seperti dikutip dari Russia Today.
Ia juga menambahkan bahwa Prancis memberikan patung itu sebagai hadiah, tetapi jika AS tidak lagi menghargai nilai-nilainya, maka monumen tersebut lebih baik dikembalikan ke negara asalnya.
"Kami memberikannya kepada kalian sebagai hadiah, tapi rupanya kalian membencinya. Jadi patung itu akan baik-baik saja di sini, di rumahnya," lanjutnya.
Sejak dilantik pada 20 Januari, Trump telah menerapkan serangkaian kebijakan yang menuai kritik, seperti merombak lembaga pemerintah yang dianggap boros anggaran dan menyetop bantuan luar negeri, termasuk kepada organisasi internasional.
Selain itu, Trump juga 'menyerang' kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di institusi pemerintah. Program ini sebelumnya bertujuan untuk memastikan perlakuan adil bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili di AS.
Kebijakan lainnya adalah memperketat kebijakan imigrasi, dengan menangkap lebih dari 32.000 imigran ilegal dalam 50 hari pertama kepemimpinannya, di mana 75% di antaranya dituduh sebagai pelaku kriminal.
Pernyataan Raphael ini menambah daftar panjang kritik dari berbagai pihak terhadap kebijakan Trump yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
(sfi/mhd)